Thursday, April 6, 2017

Indonesia, Russia vow stronger cooperation against terrorism

Russia's bestowing of an international police cooperation award to National Police chief Gen. Tito Karnavian, a former top antiterrorism official, was amplified in meaning given that the event came soon in the aftermath of a fatal terrorist attack in St. Petersburg earlier this week. 
The ceremony in Jakarta on Thursday saw Russian Ambassador to Indonesia Mikhail Y. Galuzin place a pin on the police chief's uniform in token of the commemorative medal of "100 years of international police cooperation" from the Russian Interior Affairs Ministry, which oversees Russia’s national police force.
Tito, who has an established background in counterterrorism as he previously led the National Police's counterterrorism unit, was recognized for his contribution for progressing the development of the National Police’s partnership with their Russian counterparts.
"The relations between our police services are really close. The representatives of the National Police of Indonesia participate actively in interagency consultations between Russia and Indonesia in the format of a special working group to counter international terrorism and organized crime," Galuzin said.
The ambassador further praised Tito's contribution to the deepening of global police cooperation, noting the gathering of 167 countries at the Interpol General Assembly in Bali in November as a significant achievement.
Tito in turn conveyed his "highest appreciation" to Russia and "deepest and heartfelt" condolences on Monday’s suicide bombing on the St. Petersburg metro that reportedly killed 14 people.
"This is again, our common problem that we should look after and deal with hand-in-hand," Tito added

Anies promises to accommodate disabled Jakartans' aspirations

Jakarta gubernatorial candidate Anies Baswedan has said that he is aware that disabled Jakartans faced a lot of challenges in getting around the city and that he would pay greater attention to the matter.
During a meeting with dozens hearing-impaired people on Thursday, Anies listened to their complaints about public facilities, such as train stations, bus stops and airports, that used loudspeakers to make announcements and provided no written announcements.
“We will consider your complaints in developing the city; we don’t want you to feel left behind,” Anies said through an interpreter.
He said one solution was to build a disabled information center and develop a secretariat in Jakarta that would open their doors to disabled residents as well as private companies that could build disabled-friendly facilities in their offices.
“There are 5,000 hearing-impaired people in Jakarta. Compared to 10 million residents the number is quite small, but I assure you that everyone has the same rights in Jakarta,” he said.

Donald Trump Merasa Bertanggungjawab Selesaikan Krisis Syria

Serangan kimia mematikan di Syria memicu gelombang hujatan untuk rezim berkuasa Syria yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengutuk habis-habisan kejadian itu.
Dia menyebut kalau serangan gas beracun yang membunuh anak-anak dan bayi-bayi cantik memberi pengaruh besar kepadanya. Dan dia akan mengubah pendapatnya. Komentar ini menjadi berita besar pasalnya pekan lalu Trump mengatakan kalau urusan Syria dan menjegal kekuasaan Assad bukanlah prioritas pemerintahannya.
Namun sekarang, dia sekarang merasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan dan politik di Syria. Berbicara di Rose Garden Gedung Putih, Trump menyebutkan kalau serangan itu adalah pelanggaran keras untuk kemanusiaan.
”Sikap saya kepada Syria dan Assad sudah berubah banyak,” katanya sambil menambahkan kalau dia akan mempertimbangkan memerintahkan secara langsung diplomat AS untuk fokus menjegal Assad dari kursi presiden.
”Ketika Anda membunuh anak tidak berdosa, bayi tidak berdosa dengan gas kimia yang sangat mematikan, itu melanggar banyak sekali garis. Di atas garis merah,” katanya.
Sebenarnya, posisi Amerika terhadap konflik di Syria sudah sangat jelas. Pada akhir masa jabatan pertama Presiden Barcak Obama, Obama mengingatkan Assad mengenai penggunaan senjata kimia.
Obama mengatakan bakal ada konsekuensi bila Assad menggunakan senjata kimia untuk rakyatnya sendiri. Namun, begitu terpilih kembali, Obama tidak melanjutkan ancaman itu. Namun, saat kepemimpinan keduanya mau berakhir, Obama mengakui kalau situasi di Syria menghantuinya sepanjang waktu

Fadli Zon: Mungkin Ruhut Lagi Menjilat Jokowi, Cari Cantolan Baru

 Wakil Ketua DPR Fadli Zon membela sang putri, Shafa Shabila Fadli, yang kesal karena disebut meminta fasilitas oleh Ruhut Sitompul. Menurutnya, Ruhut sedang mencari perhatian.

"Ya itu mungkin dia lagi menjilat kali sama Pak Jokowi mencari cantolan baru (parpol). Kemarin cantolan ganti-ganti mulu kan. Coba lihat riwayatnya, sebelumnya sama Bang Akbar, pindah lagi, nyari cantolan barulah, namanya juga orang usaha," kata Fadli Zon di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017). 

Baca Juga: Putri Fadli Zon Kesal, Ini Penjelasan Ruhut Sitompul

Dia menjelaskan Shafa telah hidup sederhana di London. Bahkan Shafa tak punya kendaraan pribadi, sehingga setiap kali melakukan perjalanan selalu menggunakan transportasi umum. 

"Anak saya sangat independen kuliah di London. Pakai kendaraan umum, tidak punya mobil, sangat sederhana. Mungkin dia tersinggung ucapan Ruhut dibandingkan Ruhut hidupnya kemewah-mewahan, anak saya jauh dari kemewahan, sangat sederhana," ujar dia. 

aneh....Minta Sidang Ahok Ditunda, Polda Metro akan Tunda Pemeriksaan Anies-Sandi

 Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) M Iriawan bersurat ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyarankan agar menunda sidang tuntutan Basuki T Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan agama. Selain menyarankan untuk menunda sidang, dalam surat itu Iriawan menginformasikan bahwa pemeriksaan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan ditunda.

"Iya (pemeriksaan Anies-Sandi sebagai terlapor ditunda). Biar bisa konsentrasi ke Pilkada DKI putaran II," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Argo Yuwono kepada detikcom, Kamis (6/4/2017).

Dalam surat bernomor B/5006/IV/2017/Datro tertanggal 4 April 2017, yang diterima wartawan, Kapolda menginformasikan, berkaitan dengan saran penundaan sidang tersebut, proses hukum Anies-Sandi sebagai terlapor, baik pemanggilan maupun pemeriksaan oleh penyidik Polri, ditunda setelah tahap pemungutan suara Pilkada DKI putaran II.

Seperti diketahui, cagub DKI Anies Baswedan dilaporkan oleh tim pemenangan Ahok dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, ke Polda Metro Jaya, Rabu (5/4) kemarin. Anies dilaporkan atas pencemaran nama baik dan fitnah karena memberikan informasi, yang dinilai sesat, soal adanya penggusuran di 300 titik di DKI Jakarta.

Sebelumnya, pasangan Anies, Sandiaga Uno, juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 8 Februari 2017. Sandi bersama rekannya, Andreas Tjahjadi, dituduh telah menggelapkan hasil jual-beli sebidang tanah milik Djoni Hidayat di Curug, Tangerang, senilai Rp 8 miliar. Sandi telah datang memenuhi panggilan polisi pada Jumat, 31 Maret 2017.

Kapolda menyarankan Ketua PN Jakut menunda sidang tuntutan Ahok setelah pemungutan suara Pilkada DKI. Terkait dengan surat dari Kapolda itu, Argo menyatakan surat tersebut bersifat biasa dan merupakan hal yang wajar.

"Surat ini merupakan surat biasa dan hal yang wajar apabila kepolisian mengirim surat berkaitan hal tersebut," ujar Argo.

Salah satu alasan meminta sidang, yang sedianya digelar pada Selasa 11 April mendatang, itu ditunda adalah pertimbangan keamanan, mengingat pelaksanaan sidang berdekatan dengan masa tenang dan pemungutan suara pilkada putaran II pada 19 April 2017. Polisi ingin memastikan situasi menjelang pemungutan suara Pilkada DKI putaran II berjalan aman dan lancar.

Di sisi lain, sidang Ahok kerap dipenuhi massa yang pro dan kontra. Polisi khawatir, apabila sidang tetap digelar, akan ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menunggangi massa, sehingga pilkada tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Namun pihak kepolisian mengembalikan keputusan ditunda atau tidaknya sidang tuntutan itu kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

politic indonesia tak kondusif dan penuh tipuan

un condusif jarang terjadi di negara manapun 
sulit dpercaya

Wednesday, April 5, 2017

Trump To China: Deal With North Korea Or The U.S. Will

n what is the strongest indication yet that the Trump administration is planning to take definitive action against North Korea for its continued threats and pursuit of nuclear weapons delivery systems, the president himself warned China if it would not deal with its belligerent neighbor, Washington would.
In an exclusive interview with the Financial Times, Trump said the U.S. “will take unilateral action to eliminate the nuclear threat from North Korea unless China increases pressure on the regime in Pyongyang,” the paper noted.

“China has great influence over North Korea. And China will either decide to help us with North Korea, or they won’t,” Trump said in the Oval Office, FT noted. “If they do, that will be very good for China, and if they don’t, it won’t be good for anyone.” (RELATED:
 North Korea Could Kill 90% Of All Americans By Dropping EMP Nukes From Orbiting Satellites.)The ultimatum comes less than a week before Trump is scheduled to meet with Chinese President Xi Jinping at his Mar-A-Lago resort in Florida. What to do about North Korea, as well as trade, is high on the list of discussions.
Nevertheless, Trump was clear that the U.S. was ready and willing to act if China failed to step up and use its influence over Pyongyang to convince the reclusive Stalinist country to abandon its quest for nuclear-tipped ICBMs.
When asked if Trump would agree to a “grand bargain” where Beijing would apply pressure to its neighbor in exchange for the removal of U.S. troops from South Korea later on, Trump responded, “Well, if China is not going to solve North Korea, we will. That is all I am telling you.”
As noted by Zero Hedge, China already has taken some punitive action against North Korea over the latter’s continued testing of ballistic missiles. In February, Beijing banned all coal imports from Pyongyang, effectively depriving North Korea of a principal source of income, as nearly all its coal exports are sent to China.
But that doesn’t appear to be satisfactory for the Trump administration.
FT noted further that the administration views North Korea as the most important and imminent threat after being told by outgoing President Barack Obama that since he took office in 2009, the North has substantially increased its long-range missile technology and nuclear weapons. White House Deputy National Security Advisor K. T. McFarland told the FT, “there is a real possibility that North Korea will be able to hit the U.S. with a nuclear-armed missile by the end of the first Trump term.”
Recently the National Security Council completed a review of options regarding North Korea that Trump ordered shortly after his inauguration, two people familiar with the review told the FT. One of them also said that the review was hastened so it would be completed in time for Trump’s one-on-one with Xi.
When asked if the U.S. would need Chinese assistance to deal with North Korea, Trump insisted that wasn’t the case, saying it was “totally” possible to handle North Korea alone. When pressed he said, “I don’t have to say anymore. Totally.”
“What President Trump is trying to do here is press the Chinese hard by warning them what comes next if they don’t help or join with the U.S. to deal with this problem,” Dennis Wilder, a former CIA China analyst who served as President George W. Bush’s top White House Asia aide told the FT.
The administration has not ruled out a pre-emptive strike on North Korea, having said that all options are on the table. (RELATED: Is a preemptive strike against North Korea imminent?)
Trump’s comments come just days after Defense Secretary James Mattis