Ketiadaan komitmen politik yang kuat dari pemerintah melakukan perubahan ”menjadi lebih maju” merupakan alasan kegagalan pemerintahan SBY menegakkan pemerintahan berdasarkan hukum dan HAM.
Inilah kesimpulan dalam konferensi HAM yang diselenggarakan Serikat Pengajar dan Peneliti HAM (Sepaham) seluruh Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, 20-21 September 2011. Peserta datang dari sejumlah kampus, dari Aceh hingga Papua. Mereka menyajikan hasil riset dan pemikiran secara paralel; mengungkapkan keprihatinan betapa hukum dan HAM hanya permainan politik, bukan mandat untuk menjalankan amanat konstitusi.
Konferensi seperti peradilan rakyat tatkala hampir semua pengajar dan peneliti dalam presentasi melancarkan kritik ta- jam atas berbagai kebijakan, peraturan, penegakan hukum, dan ”vonis” yang meragukan komitmen politik pemerintah hari ini.
No comments:
Post a Comment