Jakarta - Kementerian Perhubungan membenarkan infomasi pesawat C208 Grand Caravan jenis kargo yang dioperasikan oleh maskapai Spirit Avia Sentosa (SAS) hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Tanah Merah (WAKT) menuju Oksibil (WAJO), Papua, hari ini, Rabu (12/4/2017).
"Saya perintahkan untuk setiap personel penerbangan di sekitar daerah tersebut untuk membantu pencarian dan memberikan segala informasi yang diperlukan," ujar Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Agus Soebagio, dalam keterangannya, Rabu (12/4/2017).
Pesawat dipiloti Rio Pasaribu dan tidak membawa penumpang. Berdasarkan data Kemenhub, berikut kronologi hilangnya pesawat tersebut:
Pukul 11.44 WIT
Pesawat berangkat dari Tanah Merah, Papua, dan seharusnya mendarat di Oksibil pada pukul 12.14 WIT.
Pukul 12.40 WIT
Personel ATC Oksibil mendapat informasi dari flight following SAS di Jakarta yang menyampaikan bahwa PK-FSO menunjukkan sinyal SOS pada flight tracker di koordinat 04 48' 47.7" S 140 39' 31.7" E.
Pukul 13.02 WIT
Pesawat SAS jenis DHC-6 bernomor registrasi PK-FSC yang berangkat dari Oksibil menuju ke Sentani, sempat melakukan searching di area koordinat tersebut pada ketinggian 8.500 feet namun tidak dapat melihat ke bawah karena kondisi tertutup awan. Penerbangan ini melaporkan tidak menerima sinyal ELT.
Pukul 13.33 WIT
Personel ATC di Sentani meminta bantuan untuk searching di area koordinat yang dilaporkan kepada pesawat Trigana TGN255 yang dalam penerbangan rute Sentani - Oksibil. Pesawat ini berangkat pukul 13.11 WIT dan sampai Oksibil pukul 13.58 WIT namun tidak menemukan hasil.
"Sedang dilakukan pencarian oleh Tim SAR dibantu dengan beberapa maskapai seperti misalnya AMA dan Trigana Air serta dari SAS sendiri," tutup Agus.
Wednesday, April 12, 2017
Politikus PDIP Menentang Nota Keberatan DPR soal Pencekalan Novanto
Jakarta - Pimpinan DPR akan mengirim surat keberatan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto kepada Presiden Joko Widodo karena dianggap mengganggu kinerja lembaga. Politikus PDIP Junimart Girsang tidak setuju dengan sikap keberatan itu karena KPK pasti punya alasan mengeluarkan rekomendasi pencekalan tersebut.
"KPK punya SOP. Mereka tidak bekerja asal begitu saja. Kalau ada nota keberatan ataupun protes terhadap KPK dengan alasan seorang pejabat maka lembaga itu akan terganggu kinerjanya, saya menentang keras nota keberatan seperti itu," ujar Junimart di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).
Junimart kemudian bertanya soal maksud nota keberatan pencekalan tersebut. "Kenapa? Pencekalan ini kepentingan pribadi atau kepentingan lembaga? Jadi jangan dibenturkan, secara etika kerja sangat dilarang itu," tuturnya.
Menurut Junimart, jika Novanto dicekal ke luar negeri, masih ada pimpinan lain yang bisa mewakili. Dia meminta pimpinan tidak ketakutan.
"Yang saya pahami, pimpinan tidak satu di sini, ada 5. Kalau alasan akan mengganggu kinerja, tak akan terganggu, pimpinan bisa didelegasikan. Nggak usah satu ketakutanlah, biarkan proses hukum berjalan," ucapnya.
Junimart menuturkan, sewaktu ia masih sebagai pengacara sekitar 2014, kliennya juga sering dicekal bepergian ke luar negeri meski baru berstatus sebagai saksi, belum tersangka. Setelah proses hukum selesai, pasti KPK akan mencabut pencekalan itu.
Junimart juga menyebut, jika menurut pimpinan DPR ada sebuah pelanggaran, silakan mengajukan upaya hukum ke PTUN. "Kalau ada pasal yang dilanggar, silakan ajukan upaya hukum ke PTUN atau apa. Itu kan lebih cerdas, biar rakyat juga tahu, kita paham hukum nih," ujarnya.
Nota keberatan DPR terhadap pencekalan Novanto ini dipaparkan oleh dua pimpinan DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka menyebut keberatan itu dikirim kepada Presiden Joko Widodo.
"KPK punya SOP. Mereka tidak bekerja asal begitu saja. Kalau ada nota keberatan ataupun protes terhadap KPK dengan alasan seorang pejabat maka lembaga itu akan terganggu kinerjanya, saya menentang keras nota keberatan seperti itu," ujar Junimart di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).
Junimart kemudian bertanya soal maksud nota keberatan pencekalan tersebut. "Kenapa? Pencekalan ini kepentingan pribadi atau kepentingan lembaga? Jadi jangan dibenturkan, secara etika kerja sangat dilarang itu," tuturnya.
Menurut Junimart, jika Novanto dicekal ke luar negeri, masih ada pimpinan lain yang bisa mewakili. Dia meminta pimpinan tidak ketakutan.
"Yang saya pahami, pimpinan tidak satu di sini, ada 5. Kalau alasan akan mengganggu kinerja, tak akan terganggu, pimpinan bisa didelegasikan. Nggak usah satu ketakutanlah, biarkan proses hukum berjalan," ucapnya.
Junimart menuturkan, sewaktu ia masih sebagai pengacara sekitar 2014, kliennya juga sering dicekal bepergian ke luar negeri meski baru berstatus sebagai saksi, belum tersangka. Setelah proses hukum selesai, pasti KPK akan mencabut pencekalan itu.
Junimart juga menyebut, jika menurut pimpinan DPR ada sebuah pelanggaran, silakan mengajukan upaya hukum ke PTUN. "Kalau ada pasal yang dilanggar, silakan ajukan upaya hukum ke PTUN atau apa. Itu kan lebih cerdas, biar rakyat juga tahu, kita paham hukum nih," ujarnya.
Nota keberatan DPR terhadap pencekalan Novanto ini dipaparkan oleh dua pimpinan DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka menyebut keberatan itu dikirim kepada Presiden Joko Widodo.
Elite Golkar Temui Novanto di DPR Bahas Pencekalan
Jakarta - Beberapa petinggi Golkar bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto di kantornya sore ini. Salah satu hal yang dibahas adalah soal pencekalan Novanto ke luar negeri terkait kasus e-KTP.
Pengurus Golkar yang tampak hadir di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017) adalah Idrus Marham, Kahar Muzakir, dan Nurdin Halid. Ada pula Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan sejumlah pengurus Golkar lainnya.
Mereka terlihat keluar beriringan sekitar pukul 17.45 WIB. Idrus Marham mengatakan pertemuan ini dilakukan di gedung DPR karena menghampiri Novanto. Ia juga mengatakan bahwa mereka hanya membahas mengenai persiapan pilkada.
"Itu tadi kita rapat untuk membahas persiapan pilkada, pertama DKI dan juga pilkada tahun 2018," ujar Idrus.
Sementara itu, Kahar Murzakir mengakui adanya pembahasan soal pencekalan Novanto ke luar negeri. "Ya salah satunya itu (pencekalan), Di samping pilkada tadi yang utama," kata Kahar.
Sedangkan Airlangga Hartato mengatakan dirinya hanya bersilahturahmi datang ke gedung DPR. "Hanya silahturahmi, nanti ketemu saja di kementerian ya," tuturnya.
Mereka langsung bergegas memasuki mobil masing-masing dan langsung melaju meninggalkan gedung DPR RI.
(lkw/imk)
Pengurus Golkar yang tampak hadir di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017) adalah Idrus Marham, Kahar Muzakir, dan Nurdin Halid. Ada pula Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan sejumlah pengurus Golkar lainnya.
Mereka terlihat keluar beriringan sekitar pukul 17.45 WIB. Idrus Marham mengatakan pertemuan ini dilakukan di gedung DPR karena menghampiri Novanto. Ia juga mengatakan bahwa mereka hanya membahas mengenai persiapan pilkada.
"Itu tadi kita rapat untuk membahas persiapan pilkada, pertama DKI dan juga pilkada tahun 2018," ujar Idrus.
Sementara itu, Kahar Murzakir mengakui adanya pembahasan soal pencekalan Novanto ke luar negeri. "Ya salah satunya itu (pencekalan), Di samping pilkada tadi yang utama," kata Kahar.
Sedangkan Airlangga Hartato mengatakan dirinya hanya bersilahturahmi datang ke gedung DPR. "Hanya silahturahmi, nanti ketemu saja di kementerian ya," tuturnya.
Mereka langsung bergegas memasuki mobil masing-masing dan langsung melaju meninggalkan gedung DPR RI.
(lkw/imk)
Setnov Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Halang-halangi Penyidikan
Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan perbutan menghalangi penegakan hukum dan memberikan keterangan tidak benar dalam perkara korupsi e-KTP. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan dalam surat bahwa Novanto diduga telah menyuruh atau memberi arahan kepada Nazarudin, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan Diah Anggraini untuk menutupinya dalam perkara tersebut.
"Nazarudin telah meminta kepada Elza Syarief untuk tidak lagi menyebut nama Setya Novanto dalam kasus e-KTP dengan alasan Setya Novanto telah berlaku baik kepada Nazarudin dan terbukti ketika Nazarudin menjadi saksi persidangan Terdakwa Irman dan Sugiharto menyatakan tidak adanya peran Setya Novanto atau setidak-tidaknya menyebut lupa," kata Boy dalam di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu
"Nazarudin telah meminta kepada Elza Syarief untuk tidak lagi menyebut nama Setya Novanto dalam kasus e-KTP dengan alasan Setya Novanto telah berlaku baik kepada Nazarudin dan terbukti ketika Nazarudin menjadi saksi persidangan Terdakwa Irman dan Sugiharto menyatakan tidak adanya peran Setya Novanto atau setidak-tidaknya menyebut lupa," kata Boy dalam di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu
Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan perbutan menghalangi penegakan hukum dan memberikan keterangan tidak benar dalam perkara korupsi e-KTP. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan dalam surat bahwa Novanto diduga telah menyuruh atau memberi arahan kepada Nazarudin, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan Diah Anggraini untuk menutupinya dalam perkara tersebut.
"Nazarudin telah meminta kepada Elza Syarief untuk tidak lagi menyebut nama Setya Novanto dalam kasus e-KTP dengan alasan Setya Novanto telah berlaku baik kepada Nazarudin dan terbukti ketika Nazarudin menjadi saksi persidangan Terdakwa Irman dan Sugiharto menyatakan tidak adanya peran Setya Novanto atau setidak-tidaknya menyebut lupa," kata Boy dalam di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017).
Dalam surat pelaporan MAKI tertulis saksi yang diajukan yakni Elza Syarief, Diah Anggraini, dan Soesilo Aribowo. Pada laporan itu juga tertulis pasal yang digunakan yakni Pasal 21-22 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam kasus e-KTP, KPK telah mencekal Novanto ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Namun, pencekalan itu mendapat tentangan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri berpendapat bahwa proses hukum yang menyangkut parlemen harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Anggota DPR itu kita sudah buat mahkamah kehormatan, maksud kita itu pecat dulu orang ini baru Anda proses secara hukum. Jangan dalam keadaan kayak begini ini kita diganggu terus menerus akhirnya kelembagaan DPR ini rusak," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).
Menanggapi pernyataan Fahri, Boyamin memandang Fahri emosional karena kasus tersebut berkaitan dengan Setya Novanto. Boyamin juga mengatakan rasa emosi Fahri menyebabkan penilaian yang tidak objektif.
"Itu makanya bodohnya Fahri Hamzah karena kemudian didasari oleh emosional terus karena merasa tidak enjoy dengan KPK. Apalagi menyangkut Setya Novanto kemudian dia jadi emosional. Kalau emosional kan jadi tidak objektif," ujarnya.
(irm/asp)
"Nazarudin telah meminta kepada Elza Syarief untuk tidak lagi menyebut nama Setya Novanto dalam kasus e-KTP dengan alasan Setya Novanto telah berlaku baik kepada Nazarudin dan terbukti ketika Nazarudin menjadi saksi persidangan Terdakwa Irman dan Sugiharto menyatakan tidak adanya peran Setya Novanto atau setidak-tidaknya menyebut lupa," kata Boy dalam di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017).
Dalam surat pelaporan MAKI tertulis saksi yang diajukan yakni Elza Syarief, Diah Anggraini, dan Soesilo Aribowo. Pada laporan itu juga tertulis pasal yang digunakan yakni Pasal 21-22 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam kasus e-KTP, KPK telah mencekal Novanto ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Namun, pencekalan itu mendapat tentangan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri berpendapat bahwa proses hukum yang menyangkut parlemen harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Anggota DPR itu kita sudah buat mahkamah kehormatan, maksud kita itu pecat dulu orang ini baru Anda proses secara hukum. Jangan dalam keadaan kayak begini ini kita diganggu terus menerus akhirnya kelembagaan DPR ini rusak," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).
Menanggapi pernyataan Fahri, Boyamin memandang Fahri emosional karena kasus tersebut berkaitan dengan Setya Novanto. Boyamin juga mengatakan rasa emosi Fahri menyebabkan penilaian yang tidak objektif.
"Itu makanya bodohnya Fahri Hamzah karena kemudian didasari oleh emosional terus karena merasa tidak enjoy dengan KPK. Apalagi menyangkut Setya Novanto kemudian dia jadi emosional. Kalau emosional kan jadi tidak objektif," ujarnya.
(irm/asp)
Jelang Debat, Sandiaga Soroti Sulitnya Lapangan Pekerjaan di DKI
Jakarta - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, bersiap menghadapi debat pamungkas Pilgub DKI nanti malam. Seusai blusukan dari kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Sandiaga pun menjelaskan hal ihwal yang akan dia sampaikan dalam debat nanti.
"Ya tentu saja akan kami sampaikan program-program kami untuk menjawab sejumlah persoalan di Jakarta yang selama ini mengemuka," kata Sandiaga kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/4/2017).
Sandiaga menyebut sejumlah persoalan itu antara lain semakin sulitnya lapangan pekerjaan, kualitas pekerja yang kian menurun, dan kian tingginya harga kebutuhan pokok. "Semua persoalan yang mengemuka itu adalah nyata. Saya mendapatkan masukan dari warga selama 18 bulan turun ke warga," ujar dia.
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu pun mengatakan salah satu program nyata untuk mengatasi persoalan di Jakarta, khususnya terkait lapangan pekerjaan, adalah OK OCE.
"OK OCE bisa dirasakan manfaatnya oleh pengusaha pemula maupun pemuda yang belum punya usaha dan bisa menghadirkan sebuah solusi untuk mereka yang belum punya penghasilan," tutur Sandiaga.
Menurut dia, saat ini sudah ada sekitar 13 ribu warga yang ikut program OK OCE. "Ini merupakan sebuah fenomena sebelum pencoblosan, mendahului proses transisi," ucap Sandiaga.
Debat pamungkas Pilgub DKI akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan dimulai pada pukul 19.30 WIB dan berlangsung selama 2 jam.
detikcom menayangkan live streaming dan live report debat cagub-cawagub DKI Jakarta mulai pukul 19.30 WIB langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Melalui panggung debat nanti malam, para kandidat akan memaparkan program-programnya dan warga DKI bisa menentukan siapa gubernur pilihannya. Catat tanggal mainnya dan jangan sampai ketinggalan!
(erd/imk)
"Ya tentu saja akan kami sampaikan program-program kami untuk menjawab sejumlah persoalan di Jakarta yang selama ini mengemuka," kata Sandiaga kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/4/2017).
Sandiaga menyebut sejumlah persoalan itu antara lain semakin sulitnya lapangan pekerjaan, kualitas pekerja yang kian menurun, dan kian tingginya harga kebutuhan pokok. "Semua persoalan yang mengemuka itu adalah nyata. Saya mendapatkan masukan dari warga selama 18 bulan turun ke warga," ujar dia.
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu pun mengatakan salah satu program nyata untuk mengatasi persoalan di Jakarta, khususnya terkait lapangan pekerjaan, adalah OK OCE.
"OK OCE bisa dirasakan manfaatnya oleh pengusaha pemula maupun pemuda yang belum punya usaha dan bisa menghadirkan sebuah solusi untuk mereka yang belum punya penghasilan," tutur Sandiaga.
Menurut dia, saat ini sudah ada sekitar 13 ribu warga yang ikut program OK OCE. "Ini merupakan sebuah fenomena sebelum pencoblosan, mendahului proses transisi," ucap Sandiaga.
Debat pamungkas Pilgub DKI akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan dimulai pada pukul 19.30 WIB dan berlangsung selama 2 jam.
detikcom menayangkan live streaming dan live report debat cagub-cawagub DKI Jakarta mulai pukul 19.30 WIB langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Melalui panggung debat nanti malam, para kandidat akan memaparkan program-programnya dan warga DKI bisa menentukan siapa gubernur pilihannya. Catat tanggal mainnya dan jangan sampai ketinggalan!
(erd/imk)
Debat Final, Pendukung Ahok dan Anies Mulai Datangi Bidakara
Jakarta - Debat pamungkas Cagub-Cawagub DKI Jakarta putaran kedua akan dimulai beberapa saat lagi. Tampak tamu dan pendukung masing-masing pasangan calon mulai berdatangan.
Pantauan detikcom di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (11/4/2017), tampak petugas kepolisian tengah melakukan pengamanan. Beberapa petugas polisi berbaris rapi menjaga pintu masuk Bhirawa Hall tempat berlangsungnya debat.
Setiap tamu yang akan masuk diperiksa dengan ketat salah satunya menggunakan alat metal detektor. Setiap pengunjung yang masuk untuk menyaksikan jalannya debat diwajibkan menggunakan tanda pengenal.
Berbeda dengan debat Pilgub putaran 1 yang lebih ramai oleh sorak-sorak para pendukung pasangan calon, debat pamungkas Pilgub putaran kedua ini lebih sepi dari pendukung. Hanya sedikit pendukung masing-masing pasangan calon yang tampak di depan gedung.
Sementara itu di sekitar wilayah hotel Bidakara juga tampak pengamanan ketat oleh petugas kepolisian. Dengan atribut lengkap, mereka berbaris dipinggir jalan di sekitar lokasi tempat debat berlangsung
Pantauan detikcom di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (11/4/2017), tampak petugas kepolisian tengah melakukan pengamanan. Beberapa petugas polisi berbaris rapi menjaga pintu masuk Bhirawa Hall tempat berlangsungnya debat.
Setiap tamu yang akan masuk diperiksa dengan ketat salah satunya menggunakan alat metal detektor. Setiap pengunjung yang masuk untuk menyaksikan jalannya debat diwajibkan menggunakan tanda pengenal.
Berbeda dengan debat Pilgub putaran 1 yang lebih ramai oleh sorak-sorak para pendukung pasangan calon, debat pamungkas Pilgub putaran kedua ini lebih sepi dari pendukung. Hanya sedikit pendukung masing-masing pasangan calon yang tampak di depan gedung.
Sementara itu di sekitar wilayah hotel Bidakara juga tampak pengamanan ketat oleh petugas kepolisian. Dengan atribut lengkap, mereka berbaris dipinggir jalan di sekitar lokasi tempat debat berlangsung
Tuesday, April 11, 2017
sidang putusan ahok dg serangan novel baswedan kok bareng ya
pengalihan issue kali ya biar lupa sm ahok.dan mata tertuju pd novel......kita inget dua duanya.......
ga taulahhhhh
ga taulahhhhh
Subscribe to:
Posts (Atom)